Tiga bank BUMN berpotensi memperoleh tambahan dana murah melalui kerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Asalnya adalah dari penyaluran dana tunjangan guru yang bernilai total Rp80 triliun melalui Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Republik Indonesia (BRI).

Berdasarkan keterangan Direktur Jaringan dan Layanan BNI, Adi Sulistiyowati, besarnya porsi penyaluran masing-masing bank memang belum ditetapkan. Namun beliau optimis BNI berkesempatan mendapat dana murah yang cukup besar dari program tersebut.

Saat ini ada 3 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap guru wajib memiliki rekening di salah satu dari tiga bank BUMN tersebut. Jadi akan ada potensi penambahan nasabah. Sampai saat ini, BNI telah memiliki nasabah sekitar 14 hingga 15 juta.

Pada tahun ini, Susi memperkirakan porsi dana murah di BNI mencapai 65% dari total dana pihak ketiga (DPK). Tahun depan, beliau berharap akan kembali ada peningkatan hingga 70%.

Efek domino dari penyaluran dana tunjangan guru tersebut adalah peluang menawarkan produk perbankan kepada tenaga pendidik. Sehingga hal tersebut menjadikan BNI sebagai bank transaksional bagi guru. Ada kemungkinan beberapa produk yang ditawarkan, seperti KPR untuk guru, pembayaran gaji dan sebagainya.

Begitu pula halnya dengan BRI, program ini memungkinkan para guru merasakan layanan e-channel BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sinergi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi BRI. Hal yang sama diungkapkan manajemen Bank Mandiri, bahwa program ini memungkinkan tenaga pendidik yang berada di daerah terpencil akan merasakan layanan perbankan Bank Mandiri.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memudahkan penyaluran tunjangan guru. Diharapkan distribusi dana dari Kemendikbud bisa berjalan efektif dan efesien, terutama bagi guru-guru di daerah terpencil yang memiliki akses yang cukup sulit. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dan ketidakjelasaan penerimaan tunjangan bagi mereka yang mengabdi di pelosok.

Seperti diketahui saat ini bank-bank pelat merah tersebut telah mengembangkan layanan yang dapat menjangkau pelosok desa. Layanan inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk memudahkan distribusi dana yang menjangkau daerah terpencil. Kerjasama saling menguntungkan ini diharapkan membawa hasil yang baik bagi kedua belah pihak.