NEWS
ARCHIVES
- May 2019 (3)
- January 2019 (10)
- September 2017 (2)
- August 2017 (3)
- July 2017 (1)
- August 2016 (1)
- June 2016 (1)
- May 2016 (2)
- April 2016 (2)
- March 2016 (3)
- February 2016 (3)
- January 2016 (9)
- December 2015 (10)
- November 2015 (8)
- October 2015 (8)
- September 2015 (8)
- August 2015 (10)
- July 2015 (6)
- June 2015 (1)
- May 2015 (1)
- April 2015 (3)
- March 2015 (2)
- February 2015 (7)
- September 2014 (1)
- August 2014 (2)
- July 2014 (1)
- June 2014 (4)
- May 2014 (7)
- March 2014 (3)
CATEGORIES
Memberantas Mafia Migas Pertamina
Bagaimana cara memberantas mafia migas pertamina ? Berbagai upaya dilakukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia migas. Migas merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Indonesia. Dari segi produksi, pengolahan, perdagangan, hingga distribusi merupakan sektor ekonomi besar yang menyokong perekonomian. Mengacu pada SKK Migas 2013, pendapatan di sektor hulu saja sudah mencapai US$ 76.6 Miliar atau sekitar Rp 766 Triliun.
Praktik Mafia
Dalam pengelolaan Migas, di Indonesia sendiri menganut sistem bahwa bagi perusahaan manapun yang sudah memenuhi syarat boleh mengikuti tender untuk mendapatkan ladang migas. Hal ini membuat Pertamina yang merupakan BUMN harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pada proses tersebut, peluang terjadinya praktik kotor antara peserta dengan pejabat baik pejabat dari internal SKK Migas, pihak legislatif, dan bahkan kementerian ESDM bisa saja terjadi. Hal ini semakin didukung karena tidak sedikit pejabat Eksekutif maupun Legislatif yang mempunyai saham di perusahaan migas tersebut.
Bagi perusahaan yang memenangkan tender, akan melakukan proses eksplorasi dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Seluruh biaya dalam proses tersebut akan ditanggung oleh pemerintah jika perusahaan berhasil dalam memproduksi migas sebagaimana hal ini telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Biaya ini disebut sebagai biaya pengganti atau cost recovery. Pada proses ini peluang adanya mafia migas pertamina sangatlah besar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa biaya tersebut digelembungkan oleh produsen. Kejadian ini sudah terbukti oleh beberapa penemuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan penggelembungan biaya hingga triliunan rupiah.
Di lain sisi, produksi minyak mentah yang dilakukan Pertamina masih belum memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang akhirnya harus membuat Pertamina melakukan impor minyak mentah. Selain itu akibat keterbatasan kapasitas, Pertamina juga melakukan impor produk BBM. Yang bertugas untuk melakukan hal tersebut adalah PT Pertamina Energy Trading Ltd atau yang biasa disebut Petral, yang merupakan anak perusahaan Pertamina. Di Petral inilah dituding sebagai tempat mafia migas pertamina bersarang. Namun jika dicermati lagi, kerugian kekayaan negara tidak hanya berasal dari Petral.
Langkah Pemerintah untuk Memberantas Mafia Migas
Sampai saat ini pemerintah telah melakukan sberbagai upaya untuk memberantas mafia migas yang merugikan negara ini. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan cara membubarkan Petral. Dalam proses tersebut, pemerintah menunjuk Integrated Supply Chain (ISC) untuk mengambil alih tugas anak perusahaan dari Pertamina tersebut.
Namun setelah di ambil alih oleh ISC, praktik kotor masih tetap saja terjadi. Akhirnya perannya diberikan kepada PES dan ISC dibekukan.
Posisi Indonesia yang merupakan negara importir minyak terbesar di dunia membuat Indonesia menjadi sorotan dalam proses pengadaan minyak. Proses tersebut harus mendapatkan perhatian ekstra untuk bisa memberantas mafia migas pertamina .