Terjadi polemik di pembangunan pelabuhan alternatif Tanjung Priok, yang diwacanakan akan dibangun di Cilamaya. Ada pendukung maupun penentang untuk pembangunan pelabuhan di daerah Jawa Barat tersebut.

Dukungan terhadap Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Pembangunan pelabuhan alternatif Tanjung Priok di sebelah Timur Jakarta di nilai sangat penting untuk mendukung kegiatan ekspor-impor serta efisiensi biaya logistik untuk kawasan industri besar yang terletak di Bekasi, khusus nya di Karawang, Purwakarta dan Subang.

Sebelumnya, Indonesia cukup diributkan akan rumor yang mengatakan Jepang akan batal melaksanakan rencana investasi baru nya, apabila Pelabuhan Cilamaya batal rampung. Hal ini telah ditolak dengan tegas oleh Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Franky Sibarani. Bahkan, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jepang telah menawarkan lokasi pembangunan alternatif untuk Cilamaya yang berjarak kurang lebih 20-30 km ke arah timur Cilamaya.

Keberatan terhadap Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies mengatakan bahwa di daerah Cilamaya sendiri memiliki cadangan terbukti di ONWJ (Offshore North West Java) mencapai 750 juta barrel, atau dengan nilai pasar sekarang sekitar Rp 375 triliun. Belum lagi, menurut SKK Migas, ada potensi di cekungan lain yang belum ditemukan. Ditambah dengan fakta bahwa sepertiga dari kebutuhan listrik Jakarta yang berbahan bakar gas dipasok oleh ONWJ. Pembangunan pelabuhan di Cilamaya dinilai akan berdampak pada kegiatan eksplorasi dan ekstraksi yang sekarang sedang berjalan.

Pembatalan Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Pada 2 April 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa proyek pembangunan Cilamaya dibatalkan, lalu diputuskan untuk menggeser lokasi pelabuhan alternatif Tanjung Priok sekitar 20-30 km ke arah Timur Cilamaya. Hal tersebut diputuskan setelah diadakan rapat dengan Menko Perokonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebelumnya di tanggal 28 Maret 2015, usul pemindahan Pelabuhan Cilamaya tersebut sempat diusulkan oleh Kementerian ESDM yang kemudian ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Di mana, Kemenhub yakin bahwa pelabuhan Cilamaya tersebut tidak akan mengganggu kepentingan Pertamina.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla juga, biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pelabuhan Cilamaya tidak menjadi masalah, karena belum terlalu besar dan baru sampai ke tahap survei kelayakan. Yang sudah besar apabila sudah masuk ke dalam detail engineering. 

Terlibatnya Pemerintah dalam Proyek Pelabuhan Cilamaya

Setelah diambil keputusan pembatalan dan pemindahan Pelabuhan Cilamaya ke daerah lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Adrinof Chaniago, mengatakan pemerintah ingin ambil bagian dalam pembangunan tersebut. Menurut beliau, selain sebagai pelabuhan peti kemas / container, pelabuhan baru ini juga akan digunakan sebagai pelabuhan penumpang.